RDF Plant Rorotan yang mulai beroperasi sejak Maret 2025 kini menuai kontroversi besar. Alih-alih jadi solusi ramah lingkungan untuk mengurangi sampah Jakarta, fasilitas ini justru disebut sebagai biang polusi dan sumber penyakit bagi ribuan warga sekitar.
Warga Perumahan Jakarta Garden City (JGC), yang hanya berjarak 800 meter dari proyek, melaporkan dampak serius: iritasi mata, ISPA, bau sampah menyengat, hingga abu hitam yang beterbangan ke rumah-rumah.
“Mata anak saya terus merah dan berair sejak RDF beroperasi. Dokter bilang ada iritasi akibat debu,” ujar Wahyu Andre (51), Ketua Forum Warga Peduli Kesehatan Tolak Pabrik RDF Rorotan.
Data forum mencatat 37 orang jadi korban: 14 menderita ISPA, 3 sakit mata, dan 20 lainnya mengalami kombinasi keduanya. Rata-rata biaya pengobatan per pasien mencapai Rp1,5 juta sekali periksa — semua ditanggung sendiri tanpa bantuan pemerintah.
Pembangunan RDF Rorotan menghabiskan anggaran Rp1,28 triliun, hasil kerja sama Pemprov DKI dan PT Wijaya Karya (WIKA). RDF ini mengklaim sebagai yang terbesar di dunia, mampu mengolah 2.500 ton sampah/hari, menghasilkan 875 ton bahan bakar alternatif (RDF) untuk pabrik semen.
Namun di balik klaim “energi hijau”, warga justru harus berperang dengan bau busuk, asap pembakaran, dan partikel debu plastik terbakar.
Bahkan di beberapa wilayah sekitar seperti Tarumajaya Bekasi, Harapan Indah, dan Rorotan Jakarta Utara, warga juga mengeluhkan hal serupa: mual, pusing, hingga muntah karena bau yang tak tertahankan.
Meski Gubernur Jakarta sempat meminta maaf, Pemprov tetap bersikeras melanjutkan proyek dengan alasan RDF telah memenuhi standar lingkungan. Pemerintah berjanji menambah deodorizer, filter debu, scrubber gas, dan alat penyerap kimia berbahaya.
Namun, aktivis lingkungan menilai solusi itu hanya “menutup bau”, bukan mengatasi polusi sebenarnya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahkan menyebut RDF Rorotan sebagai “pembunuh senyap” yang menebar racun tak terlihat di udara Jakarta.
Forum warga mendesak agar operasional RDF benar-benar diuji ulang dengan melibatkan masyarakat. Jika masih menimbulkan korban, warga menuntut RDF dihentikan atau dipindahkan.
Sayangnya, pemerintah tetap menargetkan RDF kembali beroperasi pada akhir 2025 demi mengejar ambisi transisi energi.
Sementara itu, warga hanya bisa berharap mereka tak lagi dijadikan korban polusi dari proyek triliunan rupiah ini.