▪️ Industri rokok di Indonesia terbukti sangat kuat mempengaruhi pemerintah. Banyak elite dan mantan pejabat negara ternyata duduk di kursi komisaris atau direksi perusahaan raksasa seperti Djarum, Bentoel, Gudang Garam, hingga Sampoerna.
▪️ Deduktif menemukan eks menteri, mantan pejabat Bea Cukai, jenderal polisi, hingga eks pejabat Kementerian Keuangan dan Perindustrian terlibat dalam struktur perusahaan rokok.
▪️ Dinasti pemilik rokok besar diketahui menggunakan perusahaan di negara tax haven — indikasi minimnya penegakan hukum atas potensi penghindaran pajak.
▪️ Aturan anti konflik kepentingan sebenarnya melarang rangkap jabatan pejabat negara, namun pelaksanaannya longgar sehingga kolusi, pelemahan regulasi, dan pembajakan kebijakan publik tetap berjalan.
Pengendalian tembakau kita dinilai buruk. Alih-alih membatasi, kebijakan negara justru banyak menguntungkan industri rokok — seolah pejabat dan akademisi ikut menjaga kepentingan mereka.
Penelusuran Deduktif menemukan relasi bisnis langsung antara pejabat publik dengan perusahaan rokok besar:
• Eks Menristek Kusmayanto Kadiman di grup Djarum
• Eks Dirjen Bea Cukai Eddy Abdurrachman di Bentoel
• Purnawirawan polisi Saud Usman Nasution di Sampoerna/Morris
Tidak heran laporan Global Tobacco Industry Interference Index 2025 menempatkan Indonesia di peringkat 93/100 dengan nilai 82 — artinya tingkat campur tangan industri rokok dalam kebijakan kesehatan kita sangat tinggi.
Menurut Maria Asunta dari GGTC, banyak pejabat negara “menyerah” pada intervensi industri akibat minimnya transparansi dan lemahnya aturan benteng konflik kepentingan.
Dari 9 negara ASEAN yang dianalisis, Indonesia menempati posisi paling buruk.
Brunei berada di peringkat 1 dunia, menunjukkan nyaris tidak ada campur tangan industri rokok dalam kebijakannya.
Di Indonesia sebaliknya—kehadiran pejabat publik sebagai komisaris/direksi perusahaan rokok menjadi indikator tingginya konflik kepentingan.
Menurut FATF (Financial Action Task Force), individu yang memegang jabatan publik strategis diklasifikasikan sebagai Politically Exposed Persons (PEPs).
Mereka dianggap memiliki risiko tinggi terhadap:
✔ penyalahgunaan kekuasaan
✔ suap
✔ pencucian uang
✔ dan intervensi kebijakan
FATF bahkan menyebut keluarga inti dan rekan bisnis PEPs juga harus diawasi karena berpotensi menjadi perpanjangan tangan dalam transaksi gelap.
Manik Marganamahendra dari IYCTC menyoroti contoh nyata:
➡ “Cukai rokok di Indonesia hampir tidak pernah naik menjelang pemilu.”
Deduktif menemukan pejabat senior seperti:
▪️ Raden Pardede — mantan pejabat ekonomi Orba hingga era SBY
▪️ Cyrillus Harinowo — eks pejabat Bank Indonesia dan IMF
▪️ Sumantri Slamet — eks Wakil Ketua BPPN
Ketiganya menjabat sebagai Komisaris Independen BCA, perusahaan yang UBO-nya adalah Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono — yang juga pemilik Djarum.
Hubungan lain terbuka di ekosistem digital keluarga Hartono melalui Blibli. Di sana muncul lagi nama Kusmayanto Kadiman — eks Menristek — juga menjabat sebagai Komisaris Independen.
Di Bentoel ditemukan figur strategis seperti:
▪️ Hendro Martowardojo — kakak mantan Menkeu Agus Martowardojo
• Kini juga Komisaris Utama Krakatau Steel
• Memegang posisi penting di berbagai perusahaan swasta dan BUMN
Hendro rupanya beririsan dengan:
🔸 Silmy Karim — eks Dirjen Imigrasi, kini Wamen Impasi serta Komisaris Telkom
• sama-sama pernah menjabat di Krakatau Steel
🔸 Eddy Abdurrachman — mantan Dirjen Bea Cukai
• kini Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit
• masih Komisaris Independen Bentoel
Jaringan Bentoel bahkan merambah perusahaan konstruksi—di mana Deduktif kembali menemukan purnawirawan polisi dan eks pejabat penegak hukum seperti:
✔ Ade Rahardja (mantan Direktur Penyidikan KPK)
✔ Rizaldi Limpas (eks pejabat Kejaksaan & staf khusus Menkumham)
🔻 Ketika pejabat publik (PEPs) berkelindan dengan bisnis rokok, kebijakan pro kesehatan rakyat tercederai.
🔻 Lemahnya transparansi, minimnya penegakan konflik kepentingan, dan luasnya jaringan keluarga serta kolega menjadikan industri rokok sangat leluasa membajak kepentingan publik.
🔻 Hasilnya: regulasi rokok longgar, lobi politik dominan, sementara jutaan nyawa bergantung pada kebijakan yang tidak lagi netral.