Rekor Mega Korupsi Indonesia, Bisa Biayai Apa Saja?
TL;DR
Korupsi, belakangan praktik kotor ini serasa lazim dan normal terjadi di Indonesia. Mulai dari bahan bakar hingga asuransi, semua tak luput dijadikan pejabat sebagai media memperkaya diri.
Deduktif mengajak pembaca berandai-andai, coba saja semua kerugian akibat korupsi itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi sebelum menuju khayalan yang mustahil tercapai itu, mari menengok dulu klasemen liga korupsi di Indonesia. Berikut daftarnya:
Apabila seluruh korupsi tersebut digabungkan, totalnya bisa mencapai hampir Rp1.600 triliun. Nah, sekarang mari menuju babak pengandaian, jika nominal korupsi tersebut dimanfaatkan ke sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan.
Bangunan Sekolah
Berdasar Anggaran Dinas Pendidikan Daerah Khusus Jakarta di tahun 2021, biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp3,8 miliar. Jika dana sekitar Rp1.600 triliun dibuat untuk membangun sekolah baru, maka Indonesia bakal punya sekolah baru sebanyak 418.711 unit.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah sekolah di Indonesia mencapai 436.707 sekolah. Artinya, total uang yang dikorupsi setara modal pembangunan seluruh sekolah di Indonesia dengan tambahan siswa sekitar 52,9 juta anak.
Gaji Guru Honorer
Presiden Prabowo Subianto mengatakan gaji guru honorer akan dinaikan menjadi Rp2 juta per bulan dengan syarat telah ikut sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG). Jika uang korupsi sebesar Rp1.600 triliun digunakan untuk menggaji guru honorer, dana tersebut mampu menaikkan gaji sekitar 800 juta guru honorer.
Menurut data Kemendikbud, jumlah guru honorer di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 704.503 orang. Artinya, dengan standar kenaikan Rp2 juta per bulan per guru, uang korupsi tersebut lebih dari cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia.
Kuliah Gratis
Pendidikan jenjang perguruan tinggi, yang dianggap oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai kebutuhan tersier ternyata bisa juga dijangkau oleh rakyat jika diakomodasi negara, alih-alih korupsi.
Ambil contoh total biaya pendidikan S1 manajemen di Jakarta (2024) yang rata-rata memakan biaya sekitar Rp 66.000.000 selama empat tahun. Apabila uang korupsi sebesar Rp1.600 triliun dianggarkan untuk kuliah gratis, diperkirakan lebih dari 24 juta anak bisa mendapatkan kuliah gratis.
Pada tahun 2022, data Kemendikbudristek menyebut total mahasiswa di Indonesia hanya sebanyak 9,32 juta jiwa. Artinya, jumlah dana yang dikorupsi itu mampu meningkatkan lulusan sarjana di Indonesia sampai sekitar 2,5 kali lipat.
Penanganan Stunting
Program pengentasan stunting yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memasukkan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita sebesar Rp10.000 per anak per hari selama 40 hari.
Jika total uang yang korupsi oleh pejabat sebesar Rp1.600 triliun membiayai program stunting, maka dana tersebut bisa diberikan kepada 159,11 miliar anak. Padahal, menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak usia dini di Indonesia diperkirakan hanya 30,2 juta jiwa pada tahun 2023.
Jika dikonversi dengan jumlah anak usia dini di Indonesia, anggaran stunting bisa naik jadi sekitar Rp50 juta per anak untuk 40 hari.
Rumah Sakit
Selanjutnya mari berandai-andai jika saja total dana yang dikorupsi digunakan untuk membangun rumah sakit. Ambil contoh dari PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) yang akan membangun rumah sakit baru dengan kapasitas 200 tempat tidur, pembangunan ini diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp300 miliar.
Artinya, total dana yang dikorupsi bisa membangun 5.304 unit rumah sakit dengan kapasitas lebih dari satu juta tempat tidur.
Sembako
Paket sembako untuk bantuan sosial masyarakat berisi beras, gula, sirup, minyak, kecap, saus, sarden, kopi, susu, tepung terigu, teh celup, dan mie instan diperkirakan seharga Rp250 ribu.
Jika dana yang dikorupsi sebesar Rp1.600 triliun digunakan untuk membeli sembako, negara ini bisa memberi lebih dari 6 milyar paket sembako sebagai bantuan sosial ke masyarakat. Jika mengacu pada data BPS per September 2024, Indonesia punya 24,06 juta jiwa rakyat miskin, sehingga masing-masing dari mereka bisa mendapat 265 paket sembako.
Program Pengentasan Kemiskinan
Dalam upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah membuat program keluarga harapan (PKH). Berdasarkan keterangan dari Kementerian Sosial (Kemensos), besaran nominal yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) paling tinggi yaitu Rp3 juta per tahun.
Jika dana yang dikorupsi sebesar Rp1.600 triliun digunakan untuk program PKH, maka ada lebih dari 530 juta keluarga bisa menerima manfaat program tersebut. Bila mengacu kembali pada data BPS tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia, masing-masing dari mereka bisa menerima sebanyak Rp66 juta per tahun.
Rumah Subsidi
Pemerintah membuat program rumah subsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan harga rumah bersubsidi tahun 2023-2024 yang termahal sebesar Rp240 juta.
Jika dana yang dikorupsi sebesar Rp1.600 triliun digunakan untuk membangun rumah bersubsidi, diperkirakan dapat membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak lebih dari 6,6 juta unit.
Banjir
Pada 4 Maret 2025 lalu, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dilanda banjir. Wilayah paling parah yang terdampak banjir yakni Kabupaten Bekasi yang tersebar di 36 titik banjir dengan rata-rata ketinggian air mencapai 200 sentimeter.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta membangun sistem drainase sebagai salah satu cara menangani genangan air atau banjir. Estimasi biaya dalam membangun drainase U-Ditch sepanjang 6.000 meter sekitar Rp69 juta.
Biaya tersebut meliputi U-Ditch berukuran 50x50x120 cm beserta tutup U-Ditch, bahan material bangunan, serta upah tenaga kerja. Pembangunan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi.
Apabila dana yang dikorupsi sebesar Rp1.600 triliun digunakan membuat drainase, maka akan ada drainase sepanjang 138,4 juta kilometer yang bisa menangani banjir, bahkan melebihi seribu kali lipat luas Pulau Jawa.
Gempa
Karena efisiensi negara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami pemotongan anggaran pada tahun 2025 sebanyak 50%. Dari total anggaran awal sebesar Rp2,8 triliun, BMKG harus menerima pengurangan Rp1,4 triliun, sehingga anggaran yang tersisa hanya Rp1,4 triliun.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BMKG, Muslihhuddin mengatakan, hampir 600 alat sensor pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang merupakan salah satu aloptama (peralatan pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan yang utama) BMKG kondisinya sudah melampaui usia kelayakan.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60% dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih. Jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70%,” kata Muslihhuddin dikutip dari Liputan 6, Selasa, (11/2/2025).
Ia mengatakan posisi Indonesia di pertemuan tiga lempeng tektonik utama yang terus bergerak, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik ini, menyebabkan aktivitas seismik tinggi.
Hal itu menjadikan Indonesia masuk dalam kawasan rawan gempa bumi dan tsunami. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), yaitu jalur gunung berapi aktif yang juga menjadi penyebab seringnya terjadi gempa.
Dilansir dalam laman BMKG, mereka menggunakan tiga peralatan guna mendukung optimalisasi pengamatan gempa bumi, yakni Seismometer, Accerelometer, dan Intensitymeter. E Catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mencantumkan harga alat ukur intensitas gempa bumi (INDOOR), termasuk software akuisisi dan analisa sebanyak tiga sensor sekitar Rp986 juta.
Jika total dana yang dikorupsi digunakan untuk membeli alat pengukur intensitas gempa bumi, Indonesia bisa membekeli BMKG dengan lebih dari 1,6 juta paket alat ukur intensitas gempa bumi.