Ramai-Ramai Menolak Timnas Israel
Timnas Israel memastikan diri lolos ke Piala Dunia U-20 yang bakal digelar di Indonesia. Aksi penentangan dan penolakan bergema di mana-mana.
Salah satu pihak yang paling keras menolak Timnas Israel menginjakkan kaki di Indonesia adalah Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi Israel di Indonesia (BDS ID). Pada 26 Juni 2022, mereka menyebut bahwa keikutsertaan Israel bukan hanya bentuk pemutihan terhadap kejahatan HAM yang mereka lakukan, tapi juga bentuk kemunduran komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina sebagai amanat implisit UUD 1945.
Agastya Harjunadhi, inisiator Gerakan BDS Israel di Indonesia, menekankan: hanya dengan boikot, divestasi, dan desakan sanksi bagi Israel, penjajahan terhadap Palestina bisa diakhiri.
“Cara-cara ini telah dilakukan oleh banyak aktivis di seluruh dunia melalui BDS Movement, tidak hanya di Indonesia,” kata Agastya pada Senin, 27 Maret 2023.
Sebagaimana gerakan BDS Israel di negara lain, BDS ID juga menyerukan tiga hal utama: boikot akademik, boikot kebudayaan, dan boikot ekonomi.
Alasan Penolakan
Agastya juga memaparkan beberapa alasan lain mengapa Indonesia harus menolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20. Asosiasi Sepakbola Israel (Israel Football Association–IFA) yang mengelola Timnas Israel, secara aktif telah melibatkan klub-klub sepakbola dari pemukiman-pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat, termasuk dari Ariel, Giv'at Ze'ev, Ma'ale Adumim, Oranit, dan Tomer.
Menurut laporan Amnesty International yang dirilis pada Februari 2022, pemukiman ilegal Israel disebut sebagai manifestasi utama praktik apartheid yang dilakukan Israel. Dalam peta Wilayah Pendudukan Palestina (Occupied Palestinian Territory–OPT), Amnesty International menyebut bahwa perluasan pemukiman ilegal Israel yang terus berlanjut telah memperburuk situasi.
Pembangunan pemukiman di OPT ini telah menjadi kebijakan pemerintah Israel sejak 1967. Di mana pemukiman saat ini mencakup 10% tanah di Tepi Barat, dan sekitar 38% tanah Palestina di Yerusalem Timur diambil alih antara tahun 1967 dan 2017.
Sejak pendiriannya, Israel telah memberlakukan perampasan tanah besar-besaran terhadap penduduk Palestina, dan terus menerapkan berbagai undang-undang serta kebijakan untuk memaksa penduduk Palestina masuk ke kantong-kantong kecil.
Dalam laporan komprehensif Amnesty International itu disebut juga bahwa lingkungan Palestina di Yerusalem Timur, acapkali menjadi sasaran organisasi pemukim yang, dengan dukungan penuh dari pemerintah Israel, bekerja untuk menggusur keluarga Palestina dan menyerahkan rumah mereka kepada pemukim.
“Salah satu lingkungan seperti itu, Sheikh Jarrah, telah menjadi lokasi protes yang sering terjadi sejak Mei 2021 ketika keluarga berjuang untuk mempertahankan rumah mereka di bawah ancaman gugatan pemukim,” tulis Amnesty International.
“Selain itu, Israel juga berulang kali menghancurkan fasilitas olahraga Palestina. Mereka menghalangi aktivitas dan pengembangan para atlet Palestina,” tulis BDS ID dalam siaran persnya.
Bagi Agastya dkk, dengan memberikan visa kepada Timnas Israel untuk masuk ke Indonesia, berarti Indonesia telah mendukung rezim apartheid Israel dan pemukiman-pemukiman ilegal Israel. “Kita bisa lihat itu sebagai bentuk kemunduran komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.
Sikap Pemerintah Indonesia
Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menyebut ada beberapa preseden terhadap Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, di mana Indonesia hanya menjadi penyelenggara dan Israel datang karena undangan dari badan-badan internasional.
“Secara preseden dimungkinkan. Dalam kasus Piala Dunia U-20, pihak pengundangnya kalau tidak salah FIFA,” kata Faizasyah.
Faizasyah menekankan, proses izin masuk bagi atlet-atlet Israel yang bakal bertanding di Indonesia akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lewat pernyataan itu, pemerintah Indonesia secara implisit tidak menolak keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, terlebih mengacu pada undangan FIFA–federasi sepakbola dunia.
Namun, pada 14 Maret 2023, I Wayan Koster, Gubernur Bali yang merupakan salah satu provinsi penyelenggara, menulis surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
"Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali," tulis Koster.
Pada 20 Maret, dalam rapat kerja komisi III DPR RI bersama Plt Menpora Muhadjir Effendy dan Waketum PSSI Zainudin Amali, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir menyampaikan penolakan.
“Ini bukan soal keagamaan. Ini soal penjajahan dan kemanusiaan," kata Nasir. "Sampai hari ini pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan."
Dalam seminggu belakangan, isu ini menjadi isu liar di ruang publik. Drawing yang sedianya digelar pada pada 31 Maret di Bali dibatalkan oleh FIFA. Spekulasi beterbangan, ada kemungkinan Indonesia bisa batal menjadi tuan rumah.
Untuk mendinginkan situasi, Presiden Jokowi bahkan merasa perlu untuk menyampaikan sendiri pandangan dan sikap pemerintah atas polemik ini. Pada Selasa, 28 Maret 2023, di Istana Merdeka, Jokowi menyebut keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.
“Dalam urusan Piala Dunia U-20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik,” kata Jokowi.
“Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U-20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik.”
Setelah pidato Jokowi, keesokan harinya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri BUMN, berangkat ke Qatar untuk bernegosiasi dengan FIFA.
Dalam videonya yang diunggah di media sosial, Erick memohon doa dari masyarakat Indonesia agar ditemukan solusi bersama FIFA, atau agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Erick juga membawa surat dari Presiden Jokowi untuk disampaikan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.
Namun, usaha keras Jokowi dan Erick tidak membuahkan hasil. Pada Rabu, 29 Maret, FIFA mengumumkan sikap tegas: membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
“Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dan tanggal turnamen tak akan berubah,” begitu pernyataan resmi FIFA.
FIFA juga menggarisbawahi, mereka berkomitmen untuk membantu PSSI melakukan transformasi sepakbola Indonesia pascatragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada Oktober 2022.
“Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya.”